Laporan Reporter Tribun Jogja, Hendy Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Meski sampai sekarang belum ditemui adanya indikasi pelanggaran oleh parpol, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mewaspadai praktik politik uang menjelang Pemilu 2014. Karena banyak cara yang dilakukan agar tidak terlihat sebagai sebuah praktik pelanggaran.
"Tren (politik uang) itu masih ada. Tidak bisa dimungkiri, bahwa demokrasi kompatibel untuk negara yang sudah mapan secara ekonomi. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, masyakarat masih rentan diberi uang supaya memilih partai atau calon tertentu," papar Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, Rabu (20/3/2013).
Dijelaskannya, meskipun berbeda hampir di seluruh wilayah DIY memiliki potensi menjadi ladang praktik politik uang. Untuk daerah perkotaan, memobilisasi massa melalui tokoh berpengaruh akan lebih mudah dilakukan. Sedangkan di pedesaan, upaya pendekatan lebih bersifat personal.
Hal seperti ini lah yang menurutnya kontraproduktif dalam membangun demokrasi sehat. Dengan demikian, peran dan kesadaran masyarakat dalam mencegah diharapkan semakin kuat. Sekaligus diimbangi sinergi dengan pihak-pihak terkait seperti Bawaslu atau Panwaslu.
Memang diakuinya, tidak semua masyarakat mudah menjadi sasaran politik uang. Namun, masalahnya segmen pemilih tertentu mudah dimobilisasi.
"Praktik seperti ini tidak fair. Makanya kami harap masyarakat bisa melaporkan kepada kami jika mengetahui hal itu," jelas Najib.
Dipublikasikan Oleh : Sentuhan Seo Ala Nubi DBP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar